batangkuis.com – Komunitas lingkungan EcoGuard Ambon tengah melakukan penyelidikan independen terhadap aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Teluk Ambon. Kegiatan ini dilakukan setelah sejumlah nelayan melaporkan penurunan hasil tangkapan dan perubahan warna air laut di sekitar kawasan Desa Halong dan Poka.
Menurut Ketua EcoGuard, Reynard Latuconsina, timnya menemukan indikasi adanya peningkatan kekeruhan air serta kerusakan dasar laut akibat alat penyedot pasir.
“Kami mencatat penurunan populasi ikan kecil hingga 40 persen di radius satu kilometer dari titik tambang,” ujarnya.
Investigasi ini menjadi bentuk aksi warga untuk melindungi ekosistem pesisir dari dampak eksploitasi berlebihan yang bisa merusak keberlanjutan sumber daya laut di Ambon.
Baca Juga: “TerraGlow Pekalongan Produksi Lilin Aromaterapi dari Jelantah“
EcoGuard Ambon Usut Jejak Tambang dan Perubahan Ekosistem
Aktivitas tambang pasir laut di Teluk Ambon telah berlangsung dalam dua tahun terakhir.
Awalnya diklaim sebagai proyek pembangunan infrastruktur pantai, namun kini meluas ke area penangkapan ikan tradisional.
Dampak Lingkungan yang Ditemukan EcoGuard:
- 🌊 Kekeruhan air meningkat hingga 300 NTU (nephelometric turbidity unit).
- 🪸 Kerusakan padang lamun akibat sedimentasi pasir halus.
- 🐟 Penurunan populasi ikan pelagis kecil seperti teri dan kembung.
- 🦀 Gangguan habitat biota dasar laut, termasuk kepiting dan udang karang.
“Ekosistem pesisir adalah penyangga alami bagi masyarakat nelayan. Jika rusak, maka keseimbangan ekonomi mereka ikut terganggu,” kata Reynard.
EcoGuard melibatkan 12 relawan penyelam dan ahli biologi laut dari Universitas Pattimura untuk melakukan survei dasar laut di beberapa titik.
Data sementara menunjukkan bahwa lapisan pasir di beberapa area telah menipis hingga setengah meter dari kondisi normal.
EcoGuard Ambon Usut Suara Nelayan yang Mulai Terpinggirkan
Di sisi lain, para nelayan tradisional merasa semakin sulit mencari ikan di sekitar teluk.
Salah satunya, Ismail Tulehu (46), nelayan asal Desa Poka, mengaku pendapatannya turun drastis sejak aktivitas tambang berlangsung.
“Dulu bisa dapat 10 kilogram ikan sehari, sekarang paling dua kilo. Airnya keruh, ikan pergi,” keluhnya.
Menurutnya, wilayah tangkap kini harus diperluas ke tengah laut yang lebih berbahaya, membuat biaya bahan bakar naik dua kali lipat.
Sebagian nelayan bahkan terpaksa berhenti melaut sementara waktu dan beralih menjadi buruh proyek pembangunan.
EcoGuard mendesak pemerintah daerah agar segera mengevaluasi izin tambang pasir laut di Teluk Ambon.
Mereka juga meminta ada moratorium kegiatan penyedotan pasir sampai hasil kajian ilmiah selesai.
Respons Pemerintah dan Kajian Awal EcoGuard Ambon
Menanggapi laporan EcoGuard, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ambon menyatakan akan menurunkan tim investigasi bersama untuk memastikan dampak ekologis di lapangan.
Kepala DLH Ambon, Ricky Soumokil, mengakui perlunya evaluasi izin tambang agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan lingkungan.
“Kami terbuka bekerja sama dengan komunitas dan akademisi untuk menelusuri data lapangan,” ujarnya.
DLH juga berencana menggandeng Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Ambon guna meninjau arus sedimentasi dan persebaran partikel pasir.
Kajian awal menunjukkan adanya pergeseran sedimen yang berpotensi menutup area terumbu karang dangkal di kawasan pantai Hative Besar.
Aksi Edukasi dan Pemulihan oleh Komunitas
Selain melakukan investigasi, EcoGuard juga menggelar kampanye “Laut Ambon Bernapas Kembali” untuk meningkatkan kesadaran warga pesisir.
Melalui kegiatan ini, mereka mengajak masyarakat untuk menanam bibit mangrove dan melakukan pembersihan pantai setiap pekan.
“Kami ingin membangun gerakan dari bawah. Kalau warga ikut menjaga, eksploitasi seperti ini bisa ditekan,” jelas Reynard.
Komunitas juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah setempat untuk memperkenalkan kurikulum mini konservasi laut.
Anak-anak diajak mengenali pentingnya lamun, terumbu karang, dan fungsi hutan bakau bagi ekosistem pesisir.
Langkah ini diharapkan menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa laut adalah sumber kehidupan yang perlu dijaga, bukan dieksploitasi.
Tantangan Penegakan Hukum dan Transparansi
Meski langkah investigasi sedang berjalan, EcoGuard menilai masih ada tantangan dalam penegakan hukum lingkungan.
Sebagian besar perusahaan tambang dinilai belum transparan mengenai lokasi operasi dan volume material yang diambil.
“Data perizinan sulit diakses publik, padahal ini menyangkut ruang hidup masyarakat,” kata Reynard.
Beberapa kalangan akademisi juga menyoroti lemahnya pengawasan aktivitas tambang laut di tingkat daerah.
Mereka mendorong adanya sistem pelaporan daring real-time untuk setiap aktivitas pengerukan pasir yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah.
Sementara itu, masyarakat nelayan berharap agar hasil investigasi dapat menjadi dasar pembatasan zona tambang demi melindungi ekosistem dan keberlanjutan penghidupan mereka.
Refleksi: Menyelamatkan Teluk Ambon dari Eksploitasi
Teluk Ambon bukan sekadar bentang alam, melainkan jantung kehidupan masyarakat pesisir.
Kehadiran EcoGuard menjadi bukti bahwa warga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi laut.
“Kalau laut rusak, bukan hanya ikan yang hilang, tapi masa depan anak-anak kita juga,” tegas Ismail Tulehu.
Langkah-langkah komunitas ini menunjukkan bagaimana aksi kecil warga lokal dapat menjadi penggerak perubahan besar.
Kini, masyarakat Ambon menaruh harapan agar pemerintah berani mengambil keputusan tegas — menghentikan aktivitas tambang pasir yang terbukti merusak lingkungan dan kehidupan sosial.
Dengan sinergi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah, Teluk Ambon berpeluang kembali pulih, menjadi laut yang bernapas dan lestari bagi generasi berikutnya.
Baca Juga: “Studi: Sampah Jadi Isu Lingkungan Paling Penting bagi Anak Muda“
